SEMINAR HASIL SURVEY EKSPEKTASI PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROV. SULSEL

Salah satu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2007 adalah Survey Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melalui DPPA Balitbangda Tahun 2017. Sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel, maka telah dilaksanakan Seminar Hasil Survey tersebut pada tanggal 14 Desember 2017.

          Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya ditemukan keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan public yang disediakan oleh Pemerintah, antara lain : kurangnya fasilitas pelayanan, tingkat keamanan dan kenyamanan selama proses pelayanan yang masih rendah, waktu pelayanan masih lama, masyarakat tidak memahami prosedur atau tata cara pelayanan, dan berbagai keluhan lainnya. Padahal pelayanan public merupakan sebuah kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

          Lokus penelitian adalah seluruh kabupaten/kota  di Sulawesi Selatan, menggunakan teknik survey. Populasinya adalah seluruh warga Sulawesi Selatan. Jumlah sampel sebanyak 1019 orang yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin, dengan margin error 4% dan level of confidence 99%. Teknik sampling yang digunakan adalah multi stage random sampling. Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner/angket dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan telaah dokumen. Indikator penilaian kepuasan masyarakat yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Kepmenpan Nomor 14/M.PAN/2/2017.

          Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan secara swakelola dan mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.